Tim Khusus Pemprov Jabar Pantau Program MBG untuk Pastikan Kualitas dan Porsi Makanan Siswa

Tim Evaluasi MBG Dibentuk untuk Pastikan Kualitas Makanan Sekolah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah proaktif dengan membentuk tim khusus guna mengevaluasi jalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini bertujuan memastikan makanan yang disalurkan ke sekolah-sekolah terjamin mutu dan keamanannya, sekaligus mencegah terulangnya kasus keracunan massal yang sempat mencuat di sejumlah daerah.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa tim ini dibentuk lebih cepat sebelum pemerintah pusat secara resmi meluncurkan Satuan Tugas (Satgas) MBG. Tugas utama mereka adalah melakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari tahap persiapan bahan baku, proses memasak, waktu pengolahan, mekanisme distribusi, hingga uji kelayakan konsumsi.

“Tugas tim adalah mengevaluasi seluruh tahapan kegiatan. Dari pemilihan bahan baku, proses memasak, pengaturan waktu masak, pengiriman, sampai tahap uji rasa. Tapi yang mencicipi bukan guru, melainkan tim teknis yang memiliki keahlian khusus,” ujar Dedi usai rapat koordinasi Program Strategis Nasional MBG di Bale Pakuan Padjajaran, Bogor, Senin (29/9/2025).

Menurut Dedi, kebiasaan sekolah meminta guru mencoba makanan sebelum dibagikan tidak cukup menjadi jaminan mutu. Karena itu, peran tersebut kini digantikan tim teknis dengan kapasitas profesional, yang berwenang mengawasi setiap tahap distribusi dan melakukan pengujian kualitas pangan.

Penyediaan Kanal Pengaduan untuk Menjaga Transparansi

Selain tim evaluasi, Pemprov Jabar juga mendirikan kanal pengaduan di tingkat kabupaten/kota. Saluran ini disediakan agar guru maupun siswa dapat melaporkan berbagai permasalahan, mulai dari pengurangan porsi, penurunan kualitas makanan, hingga dugaan pelanggaran teknis lain.

“Kalau ada indikasi pengurangan porsi atau penurunan kualitas, konsekuensinya bisa sanksi administratif, pemutusan kerja sama, bahkan masuk ranah pidana korupsi,” tegasnya.

Dedi menekankan bahwa anggaran penyelenggaraan MBG telah ditetapkan sebesar Rp10 ribu per porsi. Dari jumlah itu, Rp2 ribu dialokasikan sebagai keuntungan wajar bagi penyedia. Jika ditemukan adanya praktik pengurangan nilai gizi maupun porsi, Pemprov Jabar akan menjatuhkan sanksi tegas.

“Kalau nilai Rp10 ribu per porsi tidak terpenuhi, maka ada konsekuensi. Mulai dari sanksi administratif, pencabutan kemitraan, hingga proses hukum terkait korupsi. Semuanya harus dijalankan secara transparan,” jelasnya.

Keberlanjutan Program dan Hak Anak

Ia menegaskan bahwa MBG adalah hak anak-anak untuk memperoleh makanan sehat dan bergizi. Pemerintah tidak ingin ada pihak yang memanfaatkan program strategis ini untuk keuntungan pribadi.

“Siapa pun yang mencoba mengurangi hak anak-anak, risikonya jelas: mulai dari sanksi administratif hingga proses hukum. Program ini menyangkut masa depan generasi muda dan harus dijaga bersama,” pungkasnya.

Langkah-Langkah yang Dilakukan untuk Memastikan Kualitas

• Evaluasi Tahapan: Tim khusus melakukan evaluasi menyeluruh dari pemilihan bahan baku hingga uji rasa.
• Tim Teknis Profesional: Mereka yang mencicipi makanan adalah tim teknis dengan keahlian khusus.
• Kanal Pengaduan: Guru dan siswa dapat melaporkan masalah seperti pengurangan porsi atau penurunan kualitas makanan.
• Sanksi Tegas: Jika ada pelanggaran, konsekuensinya bisa berupa sanksi administratif, pemutusan kerja sama, atau proses hukum.
• Transparansi Anggaran: Setiap porsi makanan dianggarkan sebesar Rp10 ribu, dengan Rp2 ribu sebagai keuntungan wajar bagi penyedia.

Program ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak menerima makanan yang sehat dan bergizi, tanpa adanya praktik korupsi atau pengurangan hak. Dengan langkah-langkah yang diambil, diharapkan MBG dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi para siswa.