Ahli Gizi Unhas: Mengapa MBG Rentan Jadi Makanan Beracun Gratis
Program Makan Bergizi Gratis: Masalah yang Tersembunyi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi siswa di Indonesia, ternyata menghadapi berbagai tantangan serius. Ahli gizi dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Aminuddin Syam, menyoroti perubahan arah program ini dari tujuan awalnya.
Menurutnya, MBG seharusnya menjadi solusi untuk memperbaiki gizi siswa, tetapi justru berubah menjadi proyek yang tidak memprioritaskan keselamatan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa banyak pihak yang lebih fokus pada margin keuntungan daripada menjaga kualitas makanan yang disajikan kepada siswa.
“Dari makanan bergizi gratis berubah menjadi makanan beracun gratis,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya penerapan standar Good Manufacturing Practice (GMP) dalam pengolahan makanan. Standar ini mencakup bahan baku, air, proses pengolahan, kebersihan pekerja, hingga distribusi makanan.
Fasilitas yang Tidak Memenuhi Standar
Aminuddin juga mengkritik kondisi dapur penyedia MBG yang sering kali tidak memenuhi standar. Menurutnya, tempat penyimpanan dan pengolahan makanan harus jauh dari TPA (tempat pembuangan akhir), saluran limbah, atau lokasi yang rentan terkena lalat. Selain itu, bangunan harus layak dengan ventilasi dan sanitasi yang memadai.
“Pertanyaannya, sudahkah semua itu dipenuhi? Kalau tempatnya tidak layak, bagaimana mungkin makanannya bisa aman?” tanyanya.
Kurangnya Tenaga Ahli Gizi
Selain masalah fasilitas, Aminuddin menilai bahwa program MBG tidak melibatkan cukup banyak tenaga ahli gizi. Dari jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), tidak ada satu pun yang memiliki latar belakang ilmu gizi. Kepala BGN dijabat oleh Dadan Hindayana, seorang akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) yang merupakan spesialis entomologi atau ilmu serangga.
Tiga Wakil Kepala BGN berasal dari latar belakang kepolisian, militer, dan wartawan. Struktur organisasi juga banyak diisi oleh purnawirawan TNI/Polri dan birokrat. Hal ini menurut Aminuddin, sangat tidak sesuai dengan kebutuhan program yang bertujuan untuk menjaga kesehatan siswa.
“Butuh ahli gizi, butuh dokter. Kalau diisi orang yang bukan bidangnya, wajar kalau banyak masalah,” tegas Aminuddin.
Polemik yang Terus Berlangsung
Sejak diluncurkan Januari 2025, program MBG terus menuai polemik. Terbaru, warga Bulukumba, Sulawesi Selatan, menemukan belatung di tempe menu MBG di Kecamatan Kajang. Kasus ini menambah daftar panjang masalah, termasuk keracunan 12 siswa di Takalar pada Februari lalu.
Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 6.452 kasus keracunan terkait MBG hingga akhir September 2025. Sementara data resmi pemerintah melalui BGN, Kemenkes, dan BPOM menyebutkan sedikitnya 5.000 kasus.
“Program MBG idenya luar biasa karena angka sarapan anak Indonesia masih rendah. Tapi pelaksanaannya harus profesional, bukan politis. Ini soal kesehatan, soal nyawa,” pungkas Aminuddin.
