Ketua Komisi IX Minta BGN Hentikan Sementara Tambahan Dapur MBG, Fokus Evaluasi Keseluruhan
Isu Keracunan Massal dalam Program Makan Bergizi Gratis
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sedang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Ia meminta agar penambahan dapur baru dalam program tersebut dihentikan sementara hingga proses evaluasi selesai dilakukan.
Charles mengatakan bahwa kebijakan tersebut diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus keracunan massal yang telah terjadi beberapa waktu terakhir. Menurutnya, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret guna menjaga keselamatan dan kesehatan anak-anak.
“Saya mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dengan menghentikan sementara penambahan dapur baru sampai evaluasi menyeluruh terhadap dapur-dapur yang sudah ada benar-benar dilakukan,” ujar Charles dalam pernyataannya.
Evaluasi dan Audit Terhadap Seluruh Rantai Penyediaan Makanan
Selain itu, Charles juga menyarankan adanya audit ketat dan independen terhadap seluruh rantai penyediaan makanan dalam program MBG. Audit ini mencakup berbagai tahapan mulai dari bahan baku, proses produksi, penyimpanan hingga distribusi makanan kepada siswa.
Ia menekankan bahwa kejadian keracunan massal yang terjadi di beberapa daerah seperti Ciamis dan Lampung, serta di SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola program MBG.
“Kejadian ini menyusul insiden serupa yang terjadi di Ciamis dan Lampung hanya dalam dua tiga hari terakhir. Dengan demikian, keracunan akibat MBG terjadi hampir setiap hari dalam sepekan terakhir,\” tambahnya.
Charles menilai bahwa keselamatan dan kesehatan anak-anak tidak boleh dipertaruhkan. Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa program ini berjalan secara aman dan efektif.
Solusi Berbasis Dapur Sekolah
Untuk mengatasi masalah ini, Charles mengusulkan kepada BGN agar mempertimbangkan model dapur sekolah sebagai SPPG atau dapur MBG. Model seperti yang digunakan di Jepang dan Tiongkok bisa menjadi rujukan.
“Pemanfaatan dapur sekolah dengan pengawasan dari orang tua murid jelas efektif untuk meminimalisir kontaminasi bakteri dalam proses masak dan distribusi, sehingga keamanan pangan lebih terjaga,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi SPPG yang memproduksi ribuan paket dalam sehari untuk banyak sekolah. Karena hampir semua kasus keracunan disebabkan oleh makanan basi yang tidak terpantau karena terlalu banyaknya produksi oleh SPPG.
Data Keracunan Makanan dalam Program MBG
Sebelumnya, Ketua BGN Dadan Hindayana melaporkan bahwa hingga 30 September 2025, lebih dari 6.457 orang terdampak keracunan makanan akibat program MBG. Angka ini mencakup berbagai wilayah seperti wilayah satu yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307 orang, wilayah dua yang meningkat menjadi 4.147 orang, dan wilayah III dengan 1.003 orang.
Menurut Dadan, sebagian besar kasus terjadi karena penyedia makanan tidak mematuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Ia menyatakan bahwa kejadian ini terjadi dalam dua bulan terakhir dan berkaitan dengan berbagai faktor, termasuk pelanggaran SOP yang tidak dilaksanakan secara baik.
Dengan situasi ini, Charles menekankan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan isu ini. Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama yang tidak boleh dinegosiasikan.
