Bahlil Bantah Pernyataan Purbaya: Menkeu Salah Baca Data LPG

Penjelasan Menteri ESDM Terkait Subsidi LPG

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan respons terhadap pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengenai harga subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG). Dalam pernyataannya, Menkeu menyebutkan bahwa harga keekonomian LPG 3 kilogram mencapai Rp 42.750 per tabung, sementara masyarakat hanya membayar Rp 12.750. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus menanggung biaya sebesar Rp 30.000 per tabung.

Bahlil menjelaskan bahwa kemungkinan besar terdapat kesalahan dalam pembacaan data oleh Menteri Keuangan. Ia menyarankan agar pihak terkait memperbaiki pemahaman terhadap data yang digunakan.

“Mungkin saja Pak Menkeu salah baca data itu. Ya mungkin (Purbaya) butuh penyesuaian, belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, pada Kamis (2/10).

Ia juga menyampaikan bahwa masalah data subsidi masih dalam proses pematangan. Bahlil mengaku akan terus bekerja sama dengan tim Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan akurasi data yang digunakan.

“BPS itu kan kerja sama dengan tim di ESDM. Jadi mungkin Pak Menterinya belum baca data kali itu ya,” tambah Bahlil.

Pengawasan Subsidi LPG oleh BPH Migas

Bahlil juga memastikan bahwa aturan terkait subsidi LPG saat ini sedang dieksekusi. Ia menambahkan bahwa BPH Migas selama ini melakukan pengawasan terhadap subsidi LPG yang bernilai sekitar Rp 80 triliun hingga Rp 87 triliun per tahun.

“Karena itu ke depan, subsidi ini harus kita jaminan dan kita pastikan untuk tepat sasaran,” katanya.

Data Subsidi Energi dari Menkeu

Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa subsidi energi dan kompensasi yang dikeluarkan pemerintah pada 2024 mencapai Rp 386,9 triliun. Namun, ia menyayangkan masih ada masyarakat dengan tingkat ekonomi mampu yang menikmati subsidi energi tersebut.

“Namun, berdasarkan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional oleh BPS) menunjukkan bahwa masyarakat sangat mampu, yaitu desil 8-10, masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi,” ujar Purbaya dalam Rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (2/10).

Distribusi Manfaat Subsidi Berdasarkan Desil Pengeluaran

Jika dilihat berdasarkan desil pengeluaran, kelompok desil 1 atau masyarakat dengan pengeluaran terendah hanya menerima 7 persen manfaat subsidi dengan nilai total Rp 28,2 triliun. Angka ini meningkat secara bertahap hingga mencapai puncak pada desil 6 dan 7 dengan proporsi masing-masing 11 persen manfaat, bernilai sekitar Rp 43 triliun.

Setelah itu, proporsinya menurun kembali pada desil 9 dan 10, masing-masing sebesar 10 persen dan 9 persen manfaat, dengan nilai Rp 37,8 triliun dan Rp 33,6 triliun.

Upaya Pemerintah dalam Memastikan Tepat Sasaran Subsidi

Purbaya memastikan bahwa pemerintah akan terus berusaha memastikan subsidi dan kompensasi dinikmati oleh kalangan yang seharusnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efektif dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.