Sindir Efisiensi, Pendapatan Daerah Anjlok, Warga Bekasi Transfer Uang ke Pemda

Aksi Kirim Uang ke Rekening Pemda sebagai Bentuk Protes

Warga dan sejumlah aktivis menggelar aksi unik dengan mengirimkan uang ke rekening kas milik Pemerintah Kabupaten Bekasi pada hari Kamis, 2 Oktober 2025. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk sindiran terhadap buruknya sistem pengelolaan keuangan daerah. Dalam situasi di mana pemerintah pusat melakukan pemangkasan anggaran, pemerintah daerah justru gagal menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Selain itu, DPRD Kabupaten Bekasi menyetujui usulan penurunan pendapatan daerah. Hal ini memicu protes dari masyarakat yang merasa bahwa pemerintah tidak melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi masalah keuangan.

Aksi kirim uang dilakukan melalui transfer bank atas nama Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Bekasi. Berdasarkan pantauan, aksi ini telah diikuti oleh puluhan rekening. Masing-masing peserta mengirimkan uang dengan nominal antara Rp 5.000 hingga Rp 10.000.

Tidak hanya sekadar mengirim uang dalam jumlah kecil, para peserta juga menyertakan pesan-pesan bernada sindiran. Salah satu pesan yang muncul adalah “Bantu-bantu saja ya,” sementara pesan lainnya berisi “Naikkan PAD.” Bukti transfer tersebut mereka unggah ke media sosial dan grup WhatsApp.

Inisiator aksi transfer ke rekening pemda, Adi (52), menjelaskan bahwa gerakan ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kondisi keuangan daerah. Di tengah berkurangnya dana dari transfer pusat, pemerintah daerah tidak melakukan langkah-langkah strategis untuk menggali potensi PAD.

Ironisnya, target penggalian PAD, baik dari pajak, retribusi, maupun pendapatan lainnya, justru dikurangi. Bahkan, pengurangan tersebut disetujui oleh DPRD. Adi berharap dengan aksi ini, baik pemerintah maupun DPRD dapat menyadari kondisi keuangan daerah dan mencari solusi yang lebih efektif.

“Karena kan memang yang dibutuhkannya banyak. Apalagi harus ada anggaran untuk tunjangan rumah para anggota dewan. Jadi kami ingin berkontribusi, membiayai kebutuhan tunjangan para pejabat itu,” ujar Adi.

Sementara itu, inisiator aksi lainnya, Imam (33), mengaku gerah dengan kondisi keuangan daerah. Namun, dari kondisi tersebut, tidak ada pihak yang benar-benar mencari solusi. Bahkan, banyak pihak hanya bisa mempersoalkan tanpa memberikan jawaban.

“Jangan kebanyakan retorika, langsung aja punya duit mah nyumbang buat kemajuan kampung halaman. Pokoknya harus terlihat keren walaupun lagi efisiensi,” ucap Imam.