Mengungkap Rencana Penghapusan Tunggakan BPJS: Harapan dan Tantangan
Pemerintah Siapkan Kebijakan Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan
Pemerintah tengah mempertimbangkan kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai puluhan triliun rupiah. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk memperkuat jaring pengaman sosial dan memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani utang lama.
Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Kamis, 2 Oktober 2025. Ia menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS segera dibebaskan, sehingga tidak lagi dianggap sebagai utang.
Tujuan dari Penghapusan Tunggakan
Menurut Muhaimin Iskandar, atau akrab disapa Cak Imin, penghapusan tunggakan iuran merupakan salah satu agenda besar pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial. Diharapkan kebijakan ini dapat membantu kelompok masyarakat rentan yang selama ini kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat status kepesertaannya nonaktif.
“Jangan sampai rakyat kecil tidak bisa mengakses layanan kesehatan hanya karena ada tunggakan lama. Setelah masalah tunggakan selesai, kami dorong kesadaran iuran yang baru agar sistem ini bisa berkelanjutan,” ujar Ketua Umum PKB tersebut.
Harapan untuk Jutaan Peserta
Imin menambahkan, jika kebijakan ini terealisasi, jutaan peserta BPJS Kesehatan akan bisa memulai kembali iuran baru tanpa terbebani utang lama. Pemerintah nantinya akan melunasi tunggakan tersebut, sehingga peserta bisa mengaktifkan kembali kepesertaannya.
“Semoga sukses bulan depan ini. Setelah tunggakan dilunasi oleh pemerintah, maka semua peserta bisa memulai iuran baru,” ungkapnya optimistis.
Cak Imin menekankan bahwa pembebasan tunggakan bukan berarti masyarakat terbebas dari kewajiban. Sebaliknya, langkah ini merupakan kesempatan baru bagi peserta untuk berkontribusi kembali dalam menjaga keberlanjutan layanan BPJS Kesehatan.
Bentuk Kehadiran Negara
Menurut Imin, kebijakan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak masyarakat atas kesehatan. Dengan sistem BPJS Kesehatan yang bersifat gotong royong, pemerintah tetap mendorong masyarakat agar taat membayar iuran ke depannya setelah masalah tunggakan selesai.
“Ini bentuk kehadiran negara. Setelah masalah tunggakan selesai, kami dorong kesadaran iuran yang baru agar sistem ini bisa berkelanjutan,” ucapnya.
Tantangan dan Langkah Lanjutan
Rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini sekaligus menjadi jawaban atas keluhan masyarakat mengenai akses layanan kesehatan. Selama ini, banyak peserta yang tidak bisa memanfaatkan fasilitas BPJS karena kepesertaannya diblokir akibat tunggakan.
Namun demikian, kebijakan ini juga menuntut konsistensi peserta untuk lebih disiplin membayar iuran setelah diberikan kelonggaran. Pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola sekaligus memastikan keberlanjutan pendanaan agar sistem jaminan kesehatan nasional tetap berjalan optimal.
Dengan adanya rencana tersebut, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang bisa kembali menikmati layanan kesehatan tanpa hambatan administratif.
“Bukan berarti bebas tanggung jawab, tapi memberikan kesempatan baru. Kita ingin sistem ini berjalan sehat, berkelanjutan, dan semua rakyat mendapatkan manfaatnya,” pungkas Imin.
