Bahlil Kritik Purbaya soal Data Subsidi LPG 3 Kg

Perbedaan Harga Barang Subsidi dan Respons Menteri ESDM

Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai perbedaan harga barang subsidi yang dianggap masih jauh di bawah harga keekonomiannya menarik respons dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Salah satu contoh yang disebutkan adalah LPG 3 kg, di mana harga keekonomian mencapai Rp 42.750 per tabung, sementara masyarakat hanya membayar Rp 12.750. Hal ini menyebabkan pemerintah harus menanggung biaya sebesar Rp 30.000 per tabung.

Bahlil menyampaikan bahwa kemungkinan besar terjadi kesalahan dalam pembacaan data oleh Menteri Keuangan. Ia menilai Purbaya mungkin belum menerima informasi yang lengkap dari timnya atau direktur jenderal terkait. “Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data itu. Ya mungkin (Purbaya) butuh penyesuaian, belum dikasih masukan oleh Dirjennya dengan baik atau oleh timnya,” ujarnya saat ditemui di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan.

Bahlil juga menjelaskan bahwa data mengenai subsidi masih dalam tahap pematangan. Kerja sama terus dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan akurasi dan konsistensi data. Ia menegaskan bahwa kebijakan subsidi LPG saat ini tetap berjalan, dengan BPH Migas sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengawasi penyalurannya. Nilai subsidi ini mencapai sekitar Rp 80 triliun hingga Rp 87 triliun per tahun.

“Karena itu ke depan, subsidi ini harus kita jaminan dan kita pastikan untuk tepat sasaran,” tambahnya.

Selain menyoroti LPG 3 kg, Purbaya juga menyebutkan harga subsidi Pertalite, yang seharusnya Rp 11.700 per liter, tetapi masyarakat hanya membayar Rp 10.000. Subsidi yang lebih besar berlaku pada Solar, di mana harga keekonomian mencapai Rp 11.950 per liter, sedangkan harga jual ke masyarakat hanya Rp 6.800.

Minyak tanah juga mendapat subsidi besar, dengan harga keekonomian Rp 11.150 per liter menjadi Rp 2.500. APBN menanggung selisih sebesar Rp 8.650 atau 78 persen, dengan realisasi sebesar Rp 4,5 triliun untuk 1,8 juta rumah tangga.

Sektor kelistrikan juga menyerap subsidi dan kompensasi besar. Untuk rumah tangga 900 VA bersubsidi, harga listrik hanya Rp 600/kWh dari harga keekonomian Rp 1.800/kWh. Selisih Rp 1.200 atau 67 persen ditutup melalui subsidi, dengan realisasi Rp 156,4 triliun pada 2024 untuk 40,3 juta pelanggan. Sementara itu, rumah tangga 900 VA nonsubsidi tetap mendapat kompensasi Rp 400 per kWh, dengan realisasi Rp 47,4 triliun bagi 50,6 juta pelanggan.

Subsidi juga berlaku untuk pupuk. Harga pupuk Urea yang seharusnya Rp 5.558/kg dijual Rp 2.250/kg, sementara pupuk NPK dari Rp 10.791/kg menjadi Rp 2.300/kg. Dengan skema ini, pemerintah menanggung 59 hingga 78 persen harga, setara puluhan triliun rupiah.

Meski begitu, Purbaya mengakui data Susenas menunjukkan kelompok masyarakat mampu masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan subsidi perlu diperbaiki agar lebih tepat sasaran dan efektif dalam membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.