Dana TKD Surabaya Dipotong Rp730 Miliar, Ini Solusi Pemkot Atasi Defisit Anggaran 2026
Perubahan Anggaran dan Strategi Pemkot Surabaya
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menghadapi tantangan anggaran yang signifikan akibat pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Diperkirakan, anggaran APBD Kota Surabaya akan berkurang sebesar Rp 730 miliar. Hal ini memaksa Pemkot untuk menyiapkan strategi dan inovasi agar pembangunan tetap dapat berjalan secara optimal.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa pihaknya telah merancang beberapa langkah untuk mengatasi defisit anggaran tersebut. Salah satu strategi yang digunakan adalah skema pembiayaan jangka panjang. Menurutnya, pendanaan jangka panjang memungkinkan pembangunan di Surabaya tetap berjalan tanpa terganggu oleh keterbatasan anggaran.
\”Kami memilih skema pembiayaan jangka panjang agar pembangunan tetap bisa dilakukan. Jika proyek dikerjakan lebih awal pada tahun 2026, maka akan lebih efisien dibandingkan dilakukan bertahap hingga 2029,\” ujar Eri.
Ia mencontohkan bahwa jika ada pekerjaan yang selesai pada 2029, biayanya akan lebih mahal dibandingkan jika dikerjakan pada 2026 dengan cicilan. \”Perbedaannya mencapai sekitar Rp 50 miliar. Jadi, lebih murah jika kita kerjakan di tahun 2026 dengan dicicil,\” tambahnya.
Selain itu, Eri menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur juga akan memberikan dampak positif pada peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Contohnya, wilayah Wiyung, Gunung Sari, dan Banyu Urip yang sedang dilakukan perbaikan jalan. Ia memprediksi bahwa NJOP di lokasi-lokasi tersebut akan naik sekitar Rp 500 miliar pada tahun 2028.
Optimasi Aset Daerah
Selain menggunakan skema pembiayaan jangka panjang, Pemkot Surabaya juga berupaya mengoptimalkan aset daerah. Aset-aset yang selama ini tidak digunakan atau mangkrak dihidupkan kembali untuk kepentingan masyarakat, seperti disewakan atau digunakan untuk program padat karya.
\”Tujuannya adalah agar ada pemasukan tambahan. Meskipun anggaran berkurang sebesar Rp 730 miliar, kami tetap berupaya memaksimalkan sumber daya yang ada,\” jelas Eri.
Menurutnya, meskipun Pemkot hanya mendapatkan 66 persen dari total opsi pajak, realisasi pendapatannya tidak jauh berbeda dengan 30 persen. \”Ini artinya, kami tetap memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian,\” lanjutnya.
Perhitungan Pendapatan dan Program Prioritas
Dengan berbagai perhitungan yang dilakukan, Pemkot Surabaya memperkirakan bahwa pendapatan pada tahun 2026 akan berkurang hingga Rp 1 triliun. Namun, Eri memastikan bahwa berbagai program prioritas, terutama di sektor pendidikan, tetap akan berjalan sesuai rencana.
\”Jika dihitung, opsi pajak hanya sebesar 35 persen. Namun, ada aturan yang mengatur bagaimana pemerataan pendapatan. Sehingga, meskipun mendapatkan 66 persen, pendapatan yang diterima hanya naik sekitar Rp 200 miliar,\” tuturnya.
Eri menegaskan bahwa Pemkot akan terus berupaya menutup defisit anggaran dengan strategi yang telah dirancang. \”Ini yang harus kita lakukan agar semua program prioritas tetap berjalan optimal,\” pungkasnya.
