Siswi SMAN 1 Gunungsitoli Dilarang Ujian Meski Sudah Memohon
Kasus Siswi yang Dilarang Ikut Ujian Karena Tunggakan Uang Komite
Sebuah video viral di media sosial menyoroti kasus seorang siswi kelas X SMAN 1 Gunungsitoli, Sumatera Utara, yang dilarang mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) karena belum melunasi uang komite sebesar Rp 40.000 per bulan. Kejadian ini memicu reaksi dari masyarakat dan pihak terkait.
Dalam video yang dibagikan oleh akun Instagram dan TikTok pada Rabu (8/10/2025), sang ibu, Hasmidar Harefa, menangis sambil menceritakan kesulitan ekonomi keluarganya. Ia bekerja di sebuah rumah makan dan mengaku belum sempat membayar uang komite sekolah. Meski begitu, ia berharap bisa membayarnya secara cicilan.
\”Jika boleh dibantu, saya bisa cicil,\” kata Hasmidar dalam video tersebut. \”Anak saya sudah memohon kepada wali kelasnya, saat ibunya gajian nanti akan dilunasi.\”
Namun, permintaan tersebut tidak direspons dengan baik. Sang siswi, yang memiliki inisial K, justru dilarang mengikuti ujian dan kartu ujiannya ditahan oleh wali kelas. Akibatnya, K terpaksa ikut bekerja di rumah makan untuk menambah penghasilan keluarga.
Penjelasan dari Sekolah
Perwakilan SMAN 1 Gunungsitoli, Otenieli, memberikan penjelasan terkait kejadian ini. Menurutnya, tidak ada aturan yang melarang siswa mengikuti ujian hanya karena belum membayar uang komite.
\”Sekalipun belum membayar, ada yang sampai sekarang belum membayar tetapi mereka ujian,\” ujarnya. \”Sekolah wajib mengikutkan mereka ujian. Tidak ada alasan masalah sumbangan tersebut.\”
Otenieli menegaskan bahwa sekolah tidak pernah memberi perintah kepada wali kelas untuk menahan siswa karena tunggakan uang komite. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh wali kelas bukan berasal dari kebijakan sekolah.
Kepastian Siswa Mengikuti Ujian
Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, menyampaikan bahwa siswi tersebut telah mengikuti ujian. Ia menegaskan bahwa anak tersebut tidak terhalang untuk mengikuti ujian semester meskipun memiliki tunggakan SPP sebesar Rp 40.000 per bulan.
\”Anak kita itu tetap mengikuti ujian. Tadi saya cek dan berkoodinasi langsung dengan Kacabdis,\” ujarnya. Alexander juga mengatakan bahwa tunggakan tersebut kini telah diselesaikan.
Tanggapan Masyarakat
Kejadian ini memicu banyak tanggapan dari masyarakat. Banyak orang merasa prihatin dengan kondisi keluarga K dan mengecam tindakan yang dilakukan oleh wali kelas. Mereka menilai bahwa pendidikan harus diakses oleh semua kalangan tanpa memandang kemampuan ekonomi.
Selain itu, isu uang komite dan SPP yang tinggi menjadi sorotan kembali. Banyak orang berharap pihak sekolah dapat lebih fleksibel dalam menangani siswa yang sedang mengalami kesulitan finansial.
Kesimpulan
Kasus ini menunjukkan pentingnya keadilan dalam sistem pendidikan. Setiap siswa berhak mendapatkan kesempatan untuk belajar dan mengikuti ujian tanpa adanya hambatan yang tidak seharusnya. Selain itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih manusiawi dari pihak sekolah dalam menangani siswa yang mengalami kesulitan ekonomi.
