Anggota PDIP DPRD Kota Tasik Cek Menu MBG, Diduga Temukan Sesuatu

Masalah Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang Mengundang Kekhawatiran

Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diberikan kepada anak-anak di berbagai sekolah di wilayah Tasikmalaya terus menjadi sorotan. Mulai dari masalah kualitas hingga kuantitas makanan yang diberikan, banyak pihak mulai mengeluhkan kondisi ini. Dari para orang tua hingga guru dan siswa, keluhan tersebut semakin sering muncul.

Salah satu pengelola MBG, JK, mengungkapkan kekecewaannya terhadap menu yang diberikan. Ia menilai bahwa menu yang disajikan terlalu sederhana dan tidak sesuai dengan selera anak-anak. \”Tolong dong buat pengelola MBG, kasih menu yang disukai lidah anak-anak, supaya gak mubadzir,\” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Menurut JK, pengelola MBG seharusnya tidak hanya fokus pada laba, tetapi juga memikirkan bagaimana menyiasati menu agar lebih menarik. \”Anak-anak kampung gak begitu suka ayam olahan, gak suka gado-gado juga. Apa gak bisa ngolah makanan yang sesuai dengan kesukaan anak-anak?\” tanya JK.

Selain itu, Sari Dewi, salah satu orang tua murid, menyebut bahwa MBG saat ini tidak lagi layak disebut sebagai makanan bergizi. Menurutnya, menu yang diberikan lebih mirip dengan jajanan warungan. \”Gak habis pikir ko MBG berubah menunya jadi jajanan, di kasihkanya untuk 3 hari lagi, dengan rincian, 3 susu ultra mini, 6 shset kacang Garuda, 1 abon isi 50 gram, 6 bungkus isi dua lembar roti tawar,\” ujar Sari.

Ia merasa bahwa uang yang diberikan untuk MBG satu kali makan sudah jelas dari pusat. Namun, menurutnya, jajanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan. \”Terutama gizinya memenuhi tidak?\” tanyanya.

Sidak oleh Anggota DPRD Kota Tasikmalaya

Untuk memastikan keluhan tersebut, Anggota Praksi PDIP DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi, langsung melakukan sidak ke beberapa sekolah swasta. Pada Selasa 30 September 2025, ia mendapatkan aduan dari sejumlah Kepala Sekolah, TK, SD, dan SMP yang berada di dapil 1.

Aduan yang diterima mencakup masalah menu dan dugaan keterlibatan pihak Dinas Pendidikan yang mengarahkan sekolah harus menggunakan dapur MBG tertentu. \”Berdasarkan keterangan pihak sekolah saat saya melakukan sidak ke beberapa sekolah swasta di wilayah Kecamatan Tawang dan Cihideung diduga ada pihak Dinas Pendidikan menggiring sekolah MBG-nya harus ke Dapur MBG yang ditunjuk pihak dinas,\” kata Kepler.

Kepler juga menyebut bahwa keterlambatan pasokan MBG akibat belum cairnya anggaran ke pihak MBG menjadi bahan aduan. \”Kemudian kapasitas orang dinas pendidikan sebagai apa di MBG? Sampai berkomunikasi dengan kepsek dan mengarahkan juga menggiring MBG-nya harus dari salah satu dapur MBG yang diarahkan oleh Dinas?\” tanya Kepler.

Penyangkalan dari Dinas Pendidikan

Di tempat yang berbeda, saat ditanya tentang adanya keterlibatan Dinas Pendidikan dalam penggiringan, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nanang Suhara, membantah. \”Enggak ah, gak ada yang mengarahkan kemana mananya. Kalau pun ada yang terlibat selama ini kami tidak tahu, dan kapasitasnya sebagai apa,\” ujarnya.

Nanang menegaskan bahwa Dinas Pendidikan hanya sebagai penerima manfaat dari program MBG. \”Pokonya gak ada, kalau pun kami temukan ada yang terlibat akan kami peringatkan. Karena kami dengan MBG ini hanya sebagai penerima manfaat, jadi tidak memiliki kapasitas apa-apa,\” katanya.

Kesimpulan

Masalah MBG yang terjadi di beberapa wilayah Tasikmalaya menunjukkan bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Dari segi kualitas makanan hingga pengelolaan dan distribusi, semua aspek perlu diperhatikan agar anak-anak dapat memperoleh makanan yang sehat dan bergizi. Dengan adanya sidak dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan masalah ini dapat segera terselesaikan.