BGN: Belum Semua Dapur MBG Miliki Sanitasi Air yang Cukup
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengakui bahwa tidak semua dapur makan bergizi gratis atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) memiliki sanitasi air yang baik dan bersih. Pernyataan ini disampaikan oleh Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR terkait dengan penanganan kasus keracunan MBG.
Situasi ini menjadi salah satu faktor penyebab kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG. “Dari kejadian di berbagai tempat, nampak juga bahwa belum semua air di SPPG memiliki sanitasi yang baik,” ujar Dadan di ruang rapat, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 1 Oktober 2025.
Dadan kemudian memberikan contoh kondisi SPPG di Bandung. Meskipun dapur tersebut dinilai sudah tertata baik, ternyata pencucian alat makannya belum sesuai standar kebersihan. “Kami cek SPPG-nya bagus sekali, ketika kami cek apakah mencucinya menggunakan air panas ternyata belum disiapkan,” kata Dadan.
Menurut Dadan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua SPPG dilengkapi dengan alat sterilisasi. Dadan menyebutkan bahwa sudah ada sejumlah dapur yang memiliki alat sterilisasi dengan pemanas gas. Alat tersebut, menurutnya, bisa memanaskan perangkat makan dengan suhu 120 derajat Celcius dalam satu menit. Penggunaan alat tersebut dapat mensterilkan peralatan makan agar semakin higienis.
Tidak hanya kelengkapan alat sterilisasi, BGN juga meminta dapur untuk memperketat penggunaan air bersih untuk kebutuhan memasak hingga mencuci alat dan bahan makanan. “Kemudian kami juga menyarankan untuk lebih meningkatkan sanitasi, terutama untuk memasak kami sudah instruksikan agar mereka menggunakan air galon dan untuk mencuci airnya perlu diberikan saringan,” ujar Dadan.
Badan Gizi mencatat ada 6.517 orang penerima manfaat MBG yang mengalami keracunan. Data ini dicatat sejak proyek MBG diluncurkan pada Januari 2025 hingga 30 September 2025. BGN memetakan kasus keracunan MBG dalam tiga wilayah, yakni wilayah I yang mencakup Sumatera, wilayah II di Pulau Jawa, dan III di Indonesia Timur.
Dadan menyebutkan korban kasus keracunan di wilayah I tercatat sejumlah 1.307 orang. Dalam presentasi yang ditayangkan dalam rapat, BGN mencatat di wilayah II sebanyak 4.147 korban. “Wilayah II ini sudah bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan Garut, mungkin 60 orang, kemudian wilayah III ada 1.003 orang,” ucap Dadan.
Tindakan yang Dilakukan BGN
Berdasarkan data dan laporan yang diterima, BGN melakukan beberapa langkah untuk memperbaiki situasi sanitasi di SPPG. Langkah-langkah tersebut antara lain:
- Memastikan setiap SPPG dilengkapi dengan alat sterilisasi yang mampu mencapai suhu tinggi dalam waktu singkat.
- Meningkatkan penggunaan air bersih untuk memasak dan mencuci alat serta bahan makanan.
- Memberikan saringan air untuk memastikan kualitas air yang digunakan.
Selain itu, BGN juga melakukan inspeksi mendadak ke berbagai SPPG untuk memastikan kesesuaian standar kebersihan. Hasil inspeksi ini menjadi dasar bagi rekomendasi dan pembinaan yang diberikan kepada pengelola SPPG.
Kondisi di Wilayah Berbeda
Setiap wilayah memiliki tingkat keparahan dan jumlah korban yang berbeda. Di wilayah I, jumlah korban masih relatif rendah dibandingkan wilayah II dan III. Namun, BGN tetap memantau perkembangan kasus secara berkala.
Di wilayah II, jumlah korban meningkat signifikan, terutama setelah adanya tambahan dari wilayah Garut. Sementara itu, wilayah III juga mencatat jumlah korban yang cukup besar. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan pengawasan di seluruh wilayah.
Kesimpulan
Masalah sanitasi di SPPG menjadi fokus utama BGN dalam upaya mencegah terulangnya kasus keracunan. Dengan penguatan infrastruktur, pelatihan pengelola, dan pengawasan rutin, diharapkan kualitas layanan MBG dapat meningkat dan menjaga kesehatan penerima manfaat.
