Jangan Terlena! HIV AIDS Masih Mengancam, Fakta: Ada Siswa LSL Positif di Denpasar

Penanganan HIV/AIDS di Bali Membutuhkan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) masih menjadi masalah kesehatan yang serius di Bali. Fakta bahwa ada penderita baru yang terdeteksi menunjukkan bahwa penyakit ini masih aktif dan memerlukan perhatian yang lebih besar.

Untuk mengendalikan penyebaran HIV/AIDS, upaya pencegahan dan penanggulangan harus terus dilakukan. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan kampanye, meningkatkan akses ke fasilitas kesehatan, serta mendorong perilaku aman seperti penggunaan kondom dan tes HIV secara rutin. Selain itu, penting untuk mengeliminir atau setidaknya mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS.

Hal ini menjadi fokus dalam acara pelatihan jurnalistik dan field trip yang diselenggarakan oleh Kelompok Jurnalis Peduli AIDS Bali bersama dengan AIDS Healthcare Foundation (AHF) di Yayasan Kerti Praja pada Sabtu 11 Oktober 2025. Acara ini diikuti sekitar 30 orang jurnalis dengan tujuan meningkatkan kapasitas mereka dalam meliput isu HIV dan AIDS di Bali.

Dewa Nyoman Suyetna, Pengelola Program HIV Klinik Utama WM Medika, Yayasan Kerti Praja, menjelaskan bahwa masih banyak kasus positif HIV yang ditemukan pada laki-laki yang berhubungan seksual dengan sesama laki-laki (LSL). Bahkan, kasus ini juga terjadi pada usia muda, termasuk para pelajar. Contohnya, ada tiga kasus positif HIV yang diidap oleh tiga pelajar yang memeriksakan diri di klinik ini, dua diantaranya adalah LSL.

Menurut data dari Yayasan Kerti Praja untuk bulan Juni 2025, dari ratusan orang yang dites, 15 orang dinyatakan positif. Angka positif berlanjut di bulan Juli (11 orang) dan Agustus (15 orang). Dari jumlah tersebut, rata-rata 10 orang adalah LSL. Ini belum termasuk waria dan transgender.

Ia juga menyebut bahwa kelompok LSL menjadi yang paling rentan terhadap HIV. Selain HIV, mereka juga sering terjangkit penyakit menular seksual (PMS) seperti sifilis. Tingginya angka kasus pada kelompok ini disebabkan oleh sulitnya proses deteksi. Stigma negatif dari masyarakat dan bahkan keluarga membuat mereka enggan melakukan tes rutin.

Penanganan HIV/AIDS menghadapi banyak kendala, salah satunya adalah stigma masyarakat dan pemerintah. Suyetna menyoroti kurangnya dukungan pemerintah dalam pencegahan, khususnya terkait penggunaan kondom. Ia menjelaskan bahwa kondom yang diedarkan pemerintah hanya dalam program KB saja, padahal seharusnya kondom juga digunakan sebagai alat pencegahan penularan.

Berbeda dengan LSL, Pekerja Seks Komersial (PSK) di Denpasar dan Badung menunjukkan kesadaran yang lebih baik dalam melakukan tes rutin. Namun, petugas kini kesulitan menjangkau PSK yang bertransaksi secara daring melalui aplikasi di media sosial termasuk MiChat.

Stigma dan diskriminasi terhadap pengidap HIV harus diberantas. Nana Widiestu, Koordinator Program AHF Indonesia, menyebut bahwa diskriminasi ini sering dialami oleh pengidap HIV. Stigma ini muncul akibat minimnya pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS.

Salah satu isu utama yang menjadi fokus AHF Indonesia adalah pencegahan, khususnya penggunaan kondom yang dianggap murah dan efektif. Namun, isu ini dianggap sensitif. AHF berharap isu kondom dapat diterima lebih luas sebagai upaya pencegahan. Ia juga mengapresiasi respons Pemerintah Provinsi Bali yang dianggap cukup responsif.

Di acara yang sama, Ketua Forum Peduli AIDS (FPA) Bali, dr Made Oka Negara, M.Biomed, FIAS, menyebut bahwa sepanjang 2024 sebanyak 2.006 orang dinyatakan positif HIV/AIDS di Bali. Sejak Januari-Juli 2025, terdapat 1.193 kasus. Saat ini, tantangan utamanya adalah menghilangkan stigma di masyarakat karena diskriminasi membuat seseorang enggan melakukan pemeriksaan atau pengobatan.

Perlu Tambah Kurikulum Edukasi Pencegahan HIV/AIDS

Oka Negara mengatakan bahwa pemerintah daerah Bali sudah lama peduli melalui regulasi yang membuat lembaga yang peduli terhadap HIV/AIDS lebih leluasa bekerja. Namun, semangat ini perlu dikuatkan dengan inovasi dalam program pencegahan dan penanganan kasus serta mengubah stigma masyarakat.

Forum Peduli AIDS (FPA) Bali mengusulkan pemerintah daerah menambah kurikulum edukasi terkait pencegahan dan penanganan HIV/AIDS sejak usia dini. Menurut Oka, solusi ini merupakan langkah besar untuk mencapai target mengakhiri kasus HIV/AIDS pada tahun 2030.

“Kita butuh edukasi seksual lewat kurikulum, karena aktivitas seksual itu tersembunyi. Penting membuat perilakunya sehat lewat pengetahuan,” katanya.

FPA Bali menilai pencegahan sangat penting, namun melihat sebaran HIV/AIDS yang mulai menjangkit pelajar, stigma buruk terhadap upaya-upaya penanganan juga menjadi penting. Oleh karena itu, dalam kurikulum yang ditawarkan, ia mengajak tidak hanya edukasi agar tidak melakukan aktivitas seksual terutama dengan banyak lawan jenis, tetapi juga langkah pencegahan penularan penyakit seksual melalui alat kontrasepsi seperti kondom.

Selain itu, upaya penanganan setelahnya juga penting. Kerap kali temuan kasus terjadi pada orang yang kurang edukasi padahal saat ini obat untuk menekan sebarannya sudah ada dan mudah didapatkan.

“Kalau bisa dikomitmenkan lewat pengetahuan sehingga diberikan terstruktur dalam kurikulum, jadi nanti tergantung bentuk sekolah, kalau IPA bisa masuk pada pelajaran biologi karena ada materi reproduksi, IPS bisa sosiologi, jadi pasti ada tempat-tempatnya tinggal sesuaikan,” ujar Oka.