Kementerian Keuangan Cairkan Rp 8,16 Triliun untuk Bali
Penyaluran Transfer ke Daerah di Bali
Pada bulan Agustus 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) untuk Bali sebesar Rp8,16 triliun. Angka ini mengalami penurunan sebesar 2,32 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, yaitu sebesar Rp8,35 triliun. Meski terlihat turun, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Bali, Muhammad Mufti Arkan, menjelaskan bahwa semua belanja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan operasional pemerintah daerah telah dihitung.
Menurut Mufti, pemerintah pusat kini langsung menyalurkan sebagian dana kepada penerima manfaat di daerah. Hal ini menyebabkan angka TKD terlihat menurun. Sebagai contoh, tunjangan profesi guru (TPG) kini dibayarkan langsung oleh pusat kepada guru tanpa melalui rekening pemda. “Ini memudahkan pemda karena langsung diurus oleh pusat dan lebih cepat. TPG misalnya, tahapannya dari pusat ke TKD, lalu dari pemda ke guru. Sekarang (pusat) bayar langsung ke guru,” ujarnya.
Realisasi TKD sebesar Rp8,16 triliun telah mencapai 67,18 persen dari total pagu tahun 2025 yang senilai Rp12,1 triliun. Beberapa komponen TKD menunjukkan pertumbuhan positif. Dana desa mencapai Rp647,07 miliar atau hampir 97 persen dari pagu. Dana insentif daerah mencapai Rp186,50 miliar, meningkat 63 persen secara tahunan. Sementara itu, dana bagi hasil mencapai Rp453,57 miliar, naik 162 persen dibanding tahun sebelumnya.
Namun, tiga komponen TKD mengalami kontraksi. DAK nonfisik baru terealisasi sebesar Rp1,45 triliun, turun 17,47 persen secara tahunan. DAK fisik hanya terealisasi Rp99,21 miliar, turun 53,09 persen dibanding tahun lalu. Realisasi DAK nonfisik hanya mencapai 57,3 persen, sedangkan DAK fisik hanya 26,68 persen.
Mufti menegaskan bahwa nilai rencana kegiatan DAK fisik setelah efisiensi mencapai Rp251,83 miliar. Dari jumlah tersebut, kontrak senilai Rp237,77 miliar atau 94,4 persen sudah tercatat hingga 29 Agustus 2025. Namun, pemerintah baru menyalurkan sebesar Rp99,21 miliar. Ia meminta agar pengawalan penyaluran terus digencarkan agar belanja dapat optimal.
Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kemenkeu menyalurkan DAK fisik di Bali untuk penguatan sistem dan kapasitas layanan kesehatan sebesar Rp74,85 miliar. Selain itu, bidang pendidikan dari PAUD, perpustakaan, SD hingga SMA/SMK menerima dana sebesar Rp16,99 miliar.
DAK nonfisik juga disalurkan untuk berbagai kebutuhan. Bantuan operasional satuan pendidikan mendapat dana sebesar Rp717,26 miliar. Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp638,53 miliar, bantuan operasional kesehatan puskesmas Rp24,37 miliar, BOK dinas Rp27,17 miliar, BOK pengawasan obat dan makanan Rp1,62 miliar, serta bantuan operasional keluarga berencana sebesar Rp22,79 miliar.
Komponen TKD yang Mengalami Kontraksi
Meskipun beberapa komponen TKD mengalami pertumbuhan positif, tiga komponen lainnya mengalami kontraksi. DAK nonfisik hanya terealisasi sebesar Rp1,45 triliun, turun 17,47 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, DAK fisik baru mencapai Rp99,21 miliar, turun 53,09 persen secara tahunan. Realisasi DAK nonfisik hanya mencapai 57,3 persen, sedangkan DAK fisik hanya 26,68 persen.
Mufti menekankan pentingnya pengawasan penyaluran dana agar dapat mencapai target optimal. Dengan penyaluran yang efisien dan tepat sasaran, diharapkan pembangunan di Bali dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
