Kumpulkan SPPG Cimahi, Antisipasi Keracunan MBG

Pertemuan Pemkot Cimahi dengan Forkopimda dan SPPG untuk Mencegah Keracunan Makanan

Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Cimahi melakukan pertemuan pada Rabu (1/10/2025). Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) di wilayah tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak sepakat bahwa penyediaan MBG harus berjalan secara baik dan lancar. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kejadian serupa seperti yang terjadi di daerah lain.

Saat ini, sudah ada 26 SPPG yang beroperasi di Kota Cimahi. Dari jumlah tersebut, 19 SPPG telah beroperasi dengan total penerima manfaat sebanyak 67.540 orang.

Persyaratan SLHS dan Pelatihan Penjamah Makanan

Salah satu hal yang disepakati dalam pertemuan tersebut adalah pemenuhan Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Sertifikat ini menjadi syarat penting untuk memastikan keamanan pangan olahan maupun pangan siap saji. Selain itu, SLHS juga bertujuan sebagai bentuk mitigasi dan pencegahan kasus keracunan makanan bergizi gratis.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cimahi, baru satu SPPG yang memiliki SLHS. Tiga SPPG lainnya masih dalam proses pengajuan. Dinkes juga baru melaksanakan inspeksi lingkungan di sembilan SPPG.

Menurut instruksi dari Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri, SLHS harus diselesaikan dalam waktu dua minggu. Untuk membantu SPPG dalam pemenuhan persyaratan, Dinkes akan turun langsung memberikan bantuan. Termasuk dalam pelatihan penjamah makanan. Sampai saat ini, sudah 200 orang yang mengikuti pelatihan tersebut. Diharapkan dalam minggu-minggu berikutnya, jumlah peserta pelatihan bisa mencapai 1.000 orang.

Pengelolaan Bahan Pangan Sesuai SOP

Selain SLHS, pengelolaan bahan pangan juga harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Misalnya, penyajian makanan tidak boleh terlalu lama. Jika makanan dibagikan jam 9 pagi, maka pengolahan makanan harus dimulai sejak jam 3 pagi. Rentang waktu antara dimasak hingga dibagikan maksimal enam jam. Sebelumnya, ada beberapa SPPG yang menghabiskan waktu hingga 9-10 jam, yang dinilai rawan kontaminasi.

Kendala dalam Pembinaan dan Pengawasan

Salah satu kendala yang muncul adalah keterbukaan SPPG terhadap pemerintah daerah. Namun, saat ini semua SPPG sudah terbuka. Dulu, mungkin karena ketidaktahuan tentang koordinasi. Oleh karena itu, inisiatif dari Pemkot Cimahi adalah untuk membangun kerja sama dengan SPPG. Jika ada kekurangan, Forkopimda Kota Cimahi akan segera mengingatkan.

Layanan Pengaduan Masyarakat

Pemkot Cimahi juga menyiapkan layanan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan melalui layanan publik berbasis WhatsApp bernama WA Mantap atau \”WhatsApp Masyarakat Nyaman Tanpa Ribet\” dengan nomor resmi 0822-8999-9034. Layanan ini tersedia 24 jam dan terintegrasi dengan seluruh dinas di Pemkot Cimahi.

Harapan Pemkot Cimahi

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Ngatiyana, berharap masyarakat tidak sampai menolak MBG akibat ketakutan terhadap kualitas paket yang dibagikan. Melalui Dinas Pendidikan, kepala sekolah diharapkan menyampaikan pesan kepada orang tua dan pelajar agar tidak takut mengonsumsi MBG. Sampai saat ini, di Kota Cimahi belum ada kejadian keracunan.

Evaluasi dan Perbaikan Terus-Menerus

Koordinator Wilayah SPPG Kota Cimahi, Hanif Abdurahman, menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi terkait SOP, higienitas, dan sanitasi. Ia juga menekankan kepada SPPG untuk selalu mengikuti SOP yang berlaku.

Beberapa SPPG menghadapi kendala dalam pemenuhan SLHS. Salah satunya adalah kewajiban para pekerja di dapur memiliki sertifikat penjamah makanan. Di satu SPPG saja, ada 50 relawan penjamah makanan. Proses pengambilan sertifikat membutuhkan waktu.

Pihak SPPG juga melakukan pengujian makanan di dapur sebelum dibagikan. Setiap SPPG melakukan tes makanan menggunakan metode organoleptik bersama ahli gizi. Meskipun guru tidak diperintahkan untuk ikut serta dalam pengujian, pihak SPPG berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan jika ada kendala di lapangan.