Pajak Dominasi Pendapatan APBN di Kalsel, Ini Rinciannya
Realisasi Pendapatan APBN di Kalimantan Selatan
Realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Selatan mencapai Rp 8,31 triliun atau sebesar 37,68 persen dari target sebesar Rp 22,05 triliun. Data ini berdasarkan realisasi hingga 31 Agustus 2025.
Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, menjelaskan bahwa pencapaian ini didorong oleh realisasi penerimaan perpajakan dan bea cukai. Berikut rincian penerimaannya:
- Penerimaan Perpajakan: Sebesar Rp 6,55 triliun atau 32,15 persen dari target sebesar Rp 20,36 triliun.
- Penerimaan Bea dan Cukai: Sebesar Rp 625,49 miliar atau 239,52 persen dari target sebesar Rp 261,14 miliar.
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Sebesar Rp 1,14 triliun atau 79,76 persen dari target sebesar Rp 1,42 triliun.
Dari tiga komponen tersebut, penerimaan perpajakan mendominasi sebesar 78,8 persen, PNBP memberikan kontribusi sebesar 13,7 persen, dan penerimaan Bea dan Cukai menyumbang 7,5 persen.
Realisasi Belanja APBN di Kalimantan Selatan
Sementara itu, realisasi belanja APBN di Kalimantan Selatan mencapai Rp 25,51 triliun atau 61,46 persen dari pagu sebesar Rp 41,5 triliun. Realisasi ini disalurkan kepada dua jenis belanja, yaitu:
- Belanja Pemerintah Pusat (BPP): Sebesar Rp 4,94 triliun atau 48 persen dari target sebesar Rp 10,29 triliun.
- Belanja Transfer ke Daerah (TKD): Sebesar Rp 20,56 triliun atau 65,91 persen dari total pagu sebesar Rp 31,20 triliun.
Jenis belanja TKD masih mendominasi struktur belanja APBN di Kalsel dengan kontribusi sebesar 80,62 persen dari total belanja APBN. Sementara itu, kontribusi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terhadap total belanja APBN di Kalsel sebesar 19,38 persen.
Komposisi Penyaluran Dana Transfer ke Daerah
Secara komposisi, realisasi TKD Kalimantan Selatan masih didominasi oleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai 56,60 persen dari total nominal penyalurannya. Dalam bulan Agustus 2025 terdapat peningkatan signifikan dari pagu dan realisasi TKD, terutama dipengaruhi oleh penyaluran Kurang Bayar DBH pada 2025 sebesar Rp 3,31 triliun.
Rincian penyaluran TKD di Kalsel sampai dengan bulan Agustus 2025 berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:
- DBH: Terealisasi Rp 11,64 triliun atau 67,37 persen dari pagu. Penyaluran ini terutama berasal dari DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minerba–Royalti sebesar Rp 9,93 triliun, yang menyumbang 85,34 persen dari total DBH.
- DAU: Terealisasi Rp 6,06 triliun atau 67,89 persen dari pagu. Penyaluran DAU di Kalsel didominasi DAU Block Grant, dengan realisasi mencapai Rp 5,39 triliun atau 89,70 persen dari total DAU.
- DAK Fisik: Masih relatif rendah dengan realisasi Rp 616,15 miliar atau 20,23 persen dari pagu.
- DAK Nonfisik: Mencatat realisasi cukup tinggi yaitu Rp 151,52 triliun atau 87,08 persen dari pagu. Mayoritas penyaluran digunakan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang mencapai Rp 696,92 miliar atau 45,94 persen dari total penyaluran DAK Nonfisik.
Dana Desa dan Insentif Fiskal
Selain itu, Dana Desa terealisasi sebesar Rp 11,13 triliun atau 76,00 persen dari pagu. Penyaluran tahap I sudah tersalur penuh kepada 1.187 desa, sementara penyaluran tahap II masih berjalan dengan telah teralisasi pada 856 desa.
Insentif Fiskal terealisasi sebesar Rp 113,73 miliar atau 64,39 persen dari pagu.
