Perkenalkan Gapai Katalog v6, LKPP Kolaborasi dengan Lokapasar Tingkatkan Inovasi Pangan Nasional
Program GAPAI Katalog V6: Inovasi untuk Meningkatkan Pengadaan Pangan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) meluncurkan program GAPAI Katalog V6 (Gerakan Akselerasi Pengadaan Pangan Inovatif melalui e-Katalog Versi 6). Tujuan dari program ini adalah untuk mendukung industri pangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong inovasi pengadaan barang dan jasa yang lebih efektif, efisien, serta transparan.
Kepala LKPP RI, Sarah Sadiqa, S.H., M.Sc menyampaikan bahwa inovasi pengadaan harus terus dilakukan agar dapat mewujudkan transformasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang adaptif dan akuntabel. Hal ini menjadi penting untuk mendukung berbagai program prioritas nasional secara cepat dan tepat.
Program GAPAI Katalog V6 diumumkan dalam sebuah diskusi antara LKPP dan Mbizmarket. Acara ini dihadiri oleh beberapa perwakilan LKPP seperti Deputi Transformasi Pengadaan Digital, Patria Susanto, Sekretaris Utama LKPP RI, Iwan Herniwan, Kabag Tata Usaha LKPP RI, Dewi Sadtyaji, serta Analis Kebijakan Madya LKPP RI, Devi Yanurida. Acara ini digelar pada 30 September 2025 di kantor LKPP RI di Jakarta.
Peran Industri Pangan dalam Ekonomi Nasional
Industri pangan memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebagai sektor yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari petani, nelayan, pelaku UMKM hingga konsumen rumah tangga, industri pangan tidak hanya menjadi penopang kebutuhan dasar tetapi juga sebagai mesin pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, serta membantu pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai industri pangan meningkat signifikan setiap tahunnya. Pada 2024, nilai industri pangan mencapai Rp 981 Triliun. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional juga sangat besar, yaitu sebesar 38% dari industri pengolahan nonmigas atau sekitar 6,61% terhadap PDB nasional yang mencapai Rp16,97 kuadriliun (BPS, 2024).
Dengan demikian, prioritasi pada pengembangan sektor pangan akan sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Digitalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah dari hulu ke hilir dalam ekosistem industri pangan sangat membantu pengadaan yang lebih cepat, tepat, dan transparan. Mulai dari rantai pasok industri pangan, Katalog V6 sangat membantu percepatan dan akuntabilitas pengadaan pupuk, benih, pestisida, alat mesin pertanian, ternak, hingga program cetak sawah.
Target dan Tujuan Program GAPAI Katalog V6
GAPAI Katalog V6 akan mengakselerasi perubahan kebijakan Katalog Elektronik pasca Peraturan Presiden (Perpres) 46/2025. Selain itu, program ini juga fokus pada penguatan platform Katalog V6, penguatan infrastruktur digital, penguatan adopsi digital, serta konsolidasi sektor pangan.
Salah satu target utama dari program ini adalah memperluas transaksi sektor pangan melalui Katalog V6 serta meningkatkan jumlah pelaku usaha, khususnya UMKM di sektor ini. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan akses yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam menjalankan bisnisnya.
Komitmen Mbizmarket dalam Mendukung Program GAPAI
Sebagai mitra lokapasar LKPP RI, Mbizmarket berkomitmen untuk mendukung penuh Program GAPAI dari LKPP RI. Ryn Mulyato Riyadi Hermawan, selaku CEO & Co Founder Mbizmarket, menekankan bahwa pihaknya siap mendukung penuh Program GAPAI dari LKPP RI.
\”Mbizmarket berkomitmen mendukung penuh program GAPAI dari LKPP RI ini, kami siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan program ini, karena kami melihat hal ini merupakan terobosan yang bagus untuk sistem pengadaan barang jasa pemerintah terutama melalui lokapasar mitra LKPP RI untuk memberikan pengalaman transaksi yang cepat, tepat dan transparan,\” ujar Ryn menambahkan.
Dengan adanya program GAPAI Katalog V6, diharapkan dapat memperkuat sistem pengadaan pangan yang lebih efektif dan efisien, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
