SPPG di Sumsel Harus Miliki SLHS dalam Sebulan
Persyaratan SLHS untuk SPPG di Sumatra Selatan
Di tengah upaya pemerintah daerah dalam memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatra Selatan wajib memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi (SLHS). Hal ini dilakukan agar kontrak penyediaan makanan tetap berjalan dan tidak terputus.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Selatan, Trisnawarman, menjelaskan bahwa pemerintah telah menerbitkan peraturan yang mengharuskan setiap SPPG yang bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BGN) untuk segera melengkapi persyaratan SLHS. Waktu yang diberikan adalah satu bulan sejak peraturan tersebut dikeluarkan.
“Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk menjamin keselamatan dan kesehatan penerima MBG,” ujarnya. Menurutnya, SLHS mencakup berbagai aspek seperti kebersihan lingkungan, kelayakan air minum, pengelolaan bahan pangan, serta peralatan yang digunakan. Selain itu, pelatihan bagi penjamah makanan juga menjadi salah satu persyaratan penting.
Dari total 342 unit SPPG yang ada di Sumsel, Trisnawarman menyatakan bahwa banyak dari mereka belum memenuhi syarat SLHS. Meskipun jumlah pastinya belum diketahui secara detail, ia menekankan bahwa langkah ini diperlukan untuk memperkuat standar kesehatan dan keamanan makanan.
Kasus Keracunan di SDN 178 Palembang
Sebelumnya, terdapat laporan tentang belasan siswa di SDN 178 Palembang yang mengalami gejala seperti mual, muntah, sakit kepala, dan sesak napas. Gejala tersebut diduga merupakan dampak dari keracunan makanan. Insiden ini memicu investigasi oleh aparat kepolisian.
Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Harryo Sugihartono, menyebutkan bahwa pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang terlibat dalam dugaan kasus keracunan tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat tujuh orang yang terlibat, termasuk dari pihak sekolah, catering, dan SPPG. Proses pemeriksaan dan keterangan di lapangan masih terus berlangsung.
Langkah Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel terus berupaya meningkatkan kualitas layanan makanan yang disediakan melalui MBG. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memastikan bahwa semua SPPG yang terlibat dalam program ini memenuhi standar kebersihan dan kesehatan.
Trisnawarman menegaskan bahwa meskipun proses pemberian SLHS bisa terasa berat, hal ini sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang menjadi target utama program ini.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada SPPG agar dapat memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Dengan demikian, kualitas makanan yang diberikan akan tetap terjaga dan aman untuk dikonsumsi.
Tantangan dan Harapan
Meski begitu, tantangan tetap ada. Banyak SPPG yang mungkin kurang memahami atau kesulitan dalam memenuhi persyaratan SLHS. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan SPPG dalam menjalankan tugasnya.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap SPPG agar tidak terjadi lagi insiden serupa seperti yang terjadi di SDN 178 Palembang. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan program MBG dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
